Tahun 2019
   
1. Peraturan Dirjen Pajak No.PER-02/PJ/2019
tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan [Download]
2. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PMK.010/2019
TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI [Download] [Lampiran]
3. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/PMK.03/2019
TENTANG PENENTUAN BENTUK USAHA TETAP [Download]
4. PENGUMUMAN NOMOR : PENG-02/PJ.09/2019
TENTANG KANAL ELEKTRONIK PELAPORAN SPT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK [Download]
5. PENGUMUMAN NOMOR PENG-04/PJ/2019
TENTANG DAFTAR YURISDIKSI PARTISIPAN DAN YURISDIKSI TUJUAN PELAPORAN DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS (AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION) [Download]
6. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-02/PJ/2019
TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN [Download]
7. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2019
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL [Download]
8. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-04/BC/2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DI PUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DI OLAH, DIRAKIT ATAU DI PASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR [Download]
9. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2019
TENTANG LAYANAN PAJAK TERTENTU PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU [Download]
10. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-05/PJ/2019
TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG DIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO [Download]
11. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-06/PJ/2019
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE [Download]
12. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-07/BC/2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-32/BC/2014 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR [Download]
13. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2019
TENTANG TATA CARA PENGADUAN PELAYANAN PAJAK [Download]
14. PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN [Download]
15. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PMK.010/2019
TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI [Download]
16. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/PMK.03/2019
TENTANG PENENTUAN BENTUK USAHA TETAP [Download]
17. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PMK.03/2019
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA [Download]
18. SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-03/PJ/2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN [Download]
19. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ/2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL [Download]
20. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86/PMK.010/2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 35/PMK.010/2017 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH [Download]
21. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/PMK.03/2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.03/2008 TENTANG WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH [Download]
22. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 /PMK.03/2019
TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107 /PMK.03/2017 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK [Download]
23. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-09/PJ/2019
TENTANG TATA CARA PEMBATALAN DAN PENCABUTAN SURAT KETERANGAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 [Download]
24. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-12/PJ/2019
TENTANG CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAS IMPOR YANG MERUPAKAN PEMASUKAN BARANG YANG DI GUNAKAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK [Download]
25. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 13/PJ/2019
TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK [Download]
26. PERATURAN PEMEzuNTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2O1O TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN [Download]
  Tahun 2018
   
1. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 02/PJ/2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK [Download] [Lampiran]
2. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/PMK.03/2014 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) [Download] [Download PPT]
3. LAPORAN PASCA AMNESTI PAJAK PJ.091/KUP/S/005/2018-00
[Download]
4. PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PMK.03/2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN [Download]
5. SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 45/PJ.02/2018
TENTANG PENEGASAN ATAS PPH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 [Download]
6. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.03/2018
TENTANG CARA LAIN UNTUK MENGHITUNG PEREDARAN BRUTO [Download]
7. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 07/PJ/2018
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENGAWASAN HARTA TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
8. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 09/PJ/2018
TENTANG PENUNDAAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN PENCANTUMAN IDENTITAS PEMBELI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4A PER-16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2017 [Download]
9. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 /PMK.03/2018
TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK [Download]
10. S-306/PJ.10/2018 tanggal 4 Mei 2018
tentang Implementasi Aplikasi e-Faktur Desktop versi 2.1 serta Downtime Sistem e-Nofa dan e-Faktur [Download]
11. PENGUMUMAN NOMOR PENG - 4/PJ.09/2018
TENTANG TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN SERTA BATAS AKHIR PELAPORAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI BULAN JUNI 2018 [Download]
12. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 171/PJ/2018
TENTANG PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SELAMA HARI LIBUR IDUL FITRI DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2018 [Download]
13. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DiPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU [Download]
14. Surat Dirjen Pajak No.S-421/PJ.03/2018 tanggal 5 Juli 2018
tentang Pedoman terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Digantikan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 [Download]
15. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ/2018
TENTANG PENGAWASAN WAJIB PAJAK PASCA PERIODE PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
16. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/PMK.04/2018
TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN [Download]
17. SE-15/PJ/2018
tentang Kebijakan Pemeriksaan [Download]
18. Peraturan Menteri Keuangan No.99/PMK.103/2018
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu [Download]
19. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.17 tahun 2018
Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata. Peraturan tersebut ditetapkan tanggal 12 Juli 2018 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2018. [Download]
20. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110/PMK.010/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.010/2017 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN [Download] [Lampiran]
21. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ/2018
TENTANG TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK TERINDIKASI SEBAGAI PENERBIT FAKTUR PAJAK TIDAK SAH, WAJIB PAJAK PENERBIT FAKTUR PAJAK TIDAK SAH, DAN/ATAU WAJIB PAJAK TERINDIKASI SEBAGAI PENGGUNA FAKTUR PAJAK TIDAK SAH [Download]
22. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131/PMK.04/2018
TENTANG KAWASAN BERIKAT [Download]
23. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-25/PJ/2018
TENTANG CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA [Download] [Siaran Pers] [Berita Koran]
24. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-24/PJ/2018
TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS IMBALAN YANG DITERIMA OLEH PEMBELI SEHUBUNGAN DENGAN KONDISI TERTENTU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI [Download] [Lampiran]
25. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-19/BC/2018
TENTANG TATA LAKSANA KAWASAN BERIKAT [Download]
26. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2018
TENTANG SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA [Download] [Lampiran]
27. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167/PMK.03/2018
TENTANG PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA [Download]
28. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192/PMK.03/2018
TENTANG PELAKSANAAN PENGKREDITAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI [Download] [Lampiran] [Siaran Pers]
29. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK. 010/2018
TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE) [Download] [Siaran Pers]
30. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2018
TENTANG TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI SECARA SPONTAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL [Download]
31. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEW AH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR [Download]
32. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.010/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 52/PMK.010/2017 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANG KA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA [Download]
33. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/PMK.07/2018
TENTANG PEDOMAN PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH [Download]
34. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208/PMK.07/2018
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN [Download]
35. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.03/2018
TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA [Download]
36. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 215/PMK.03/2018
TENTANG PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA, WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU [Download]
  Tahun 2017
   
1. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2017
TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENGAWASAN HARTA TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
2. SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S-103/PJ/2017
PENEGASAN TERKAIT PUTUSAN BANDING DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN BANDING YANG TELAH DI UCAPKAN SEBELUM WAJIB PAJAK MENYAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN HARTA [Download]
3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN [Download]
4. SURAT EDARAN NOMOR SE-20/PJ/2017
TENTANG PENGAWASAN WAJIB PAJAK PASCA PERIODE PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
5. PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
6. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 14/PJ/2017
TENTANG TATA CARA PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK [Download] [Lampiran]
7. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ/2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN HARTA SELAIN KAS YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK [Download] [Lampiran]
8. SURAT EDARAN NOMOR 9/SE/X/2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
9. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165/PMK.03/2017
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
10. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 23/PJ/2017
TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH [Download] [Lampiran]
  Tahun 2016
   
1. UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak [Download]
2. SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.03/2016
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
3. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 06/PJ/2016
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK [Download] [Lampiran]
4. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 30/PJ/2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK [Download] [Lampiran]
5. SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 /PMK.08/2016
TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
6. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 600/KMK.03/2016
TENTANG PENETAPAN BANK PERSEPSI YANG BERTINDAK SEBAGAI PENERIMA UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK [Download] [Lampiran]
7. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 07/PJ/2016
TENTANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK [Download] [Lampiran I-IV] [Lampiran V-XI] [Lampiran XII-XIX]
8. SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 26 /POJK.04/2016
TENTANG PRODUK INVESTASI DI BIDANG PASAR MODAL DALAM RANGKA MENDUKUNG UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
9. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 08/PJ/2016
TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI TEMPAT TERTENTU DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
10. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ/2016
TENTANG PETUNJUK PENERIMAAN DAN TINDAK LANJUT SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK DI TEMPAT TERTENTU [Download]
11. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 35/PJ/2016
TENTANG PETUNJUK TERKAIT PENGEMASAN DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGAMPUNAN PAJAK KE KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN [Download] [Lampiran]
12. INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK INS - 03/PJ/2016
TENTANG KEBIJAKAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
13. PENGUMUMAN NOMOR PENG - 06/PJ.09/2016
TENTANG PELAYANAN AMNESTI PAJAK [Download]
14. SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 /PMK.08/2016
TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
15. SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 /PMK. 08/2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
16. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 656/KMK.03/2016
TENTANG PENETAPAN TEMPAT TERTENTU SEBAGAI TEMPAT PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK [Download] [Lampiran]
17. SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ/2016
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2016 TENTANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
18. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2016
TENTANG PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
19. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.010/2016
TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI HARTA TIDAK LANGSUNG MELALUI SPECIAL PURPOSE VEHICLE [Download]
20. SIARAN PERS TAX AMNESTI
I. Isu-Isu Terkini Pelaksanaan Amnesti Pajak dan Penanganannya
II. PENGHEMATAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
[Download]
21. SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 302/PJ/2016
TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) [Download]
22. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 658 /KMK .03 /2016
TENTANG PENETAPAN KANTOR PUSAT DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAI TEMPAT TERTENTUUNTUK TEMPAT PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN HARTA DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
23. SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1025/PJ.09/2016
TENTANG LAYANAN TERKAIT DENGAN SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S-302/PJ/2016 [Download]
24. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 13/PJ/2016
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN PADA HARI MINGGU TERAKHIR PERIODE PERTAMA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN [Download]
25. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
26. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.010/2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI HARTA TIDAK LANGSUNG MELALUI SPECIAL PURPOSE VEHICLE [Download]
27. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 12/PJ/2016
TENTANG TATA CARA PENGADMINISTRASIAN LAPORAN GATEWAY DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
28. INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR INS - 08/PJ/2016
TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DALAM KEADAAN DARURAT ATAU GANGGUAN TEKNIS [Download]
29. INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR INS - 12/PJ/2016
TENTANG KEBIJAKAN PENERBITAN INSTRUKSI/PERSETUJUAN/PENUGASAN DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SELAMA PERIODE PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
30. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 18/PJ/2016
TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
31. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 08/PJ/2016
TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI TEMPAT TERTENTU DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
32. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 14/PJ/2016
TENTANG CARA PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN DALAM HAL TERJADI GANGGUAN PADA JARINGAN DAN / ATAU KEADAAN LUAR BIASA PADA AKHIR PERIODE PERNYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN [Download]
33. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150 /PMK.08/2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
34. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151 /PMK.08/2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 122/PMK.08/.2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN Menimbang DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
35. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 45/PJ/2016
TENTANG PETUNJUK PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN DALAM HAL TERJADI GANGGUAN PADA JARINGAN DAN/ATAU KEADAAN LUAR BIASA PADA AKHIR PERIODE PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN [Download]
36. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ/2016
TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
37. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 47/PJ/2016
TENTANG KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK [Download]
38. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-17/PJ/2016
TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BAGI WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN USAHA TERTENTU [Download]
39. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2016
TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENGIRIMAN SURAT PERNYATAAN PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
40. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-21/PJ/2016
TENTANG TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN [Download]
41. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ/2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2016 TENTANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
42. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2016
TENTANG KETENTUAN PENGALIHAN HARTA BERUPA DANA KEDALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK [Download]
46. FAQ Amnesty Pajak [Download] [Update 1]
   
   

General

1. Implikasi UU PT 2007 Terhadap Peran dan Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan [ Download ]
2. Amendment of Investment Negative List (DNI)
These amendments are stipulated in Presidential Decree (Perpres) No. 39 in 2014 on List of Business Fields Closed and Business Fields Open with Conditions to Investment, that was signed by President Susilo Bambang Yudhoyono on April 23, 2014. The new decree are meant to substitute the previous decree, Presidential Decree No. 36 in 2010.
[ Download | Presidential Regulation No. 39/2014 ]
  Tahun 2017
   
1. PELAKSANAAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK via AKASIA
APLIKASI BUKA RAHASIA BANK
[ Download ]
   

Undang-Undang & Peraturan Pemerintah

   
  Tahun 2017
   
1. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2017
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK [Download]
2. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 25/PJ/2017
TENTANG PELAKSANAAN PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN DAN TATA CARA PELAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI [Download] [Lampiran]
3. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 25/PJ/2017
TENTANG PELAKSANAAN PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN DAN TATA CARA PELAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI [Download] [Lampiran]
  Tahun 2007
1. UU 25 Tahun 2007 Penanaman Modal [Download]
2. UU No. 40 Tentang Perseroan Terbatas  [Download]  |   Penjelasan 
   
   

Peraturan Menteri Keuangan

 

Tahun 2015

1. 91/PMK.03/2015
Tentang: PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK   [ Download ] | [ Lampiran ]
2. 169/PMK.010/2015
Tentang: PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN   [ Download ] | [ Lampiran ]
3. 191/PMK.010/2015
Tentang: PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016   [ Download ]
4. 197/PMK.03/2015
Tentang: PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN   [ Download ] | [ Lampiran ]
   

Peraturan Dirjen Pajak

1. PER - 37/PJ/2015
Tentang : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016 [ Download ] | [ Lampiran ]
   

Surat Edaran Dirjen Pajak

1. SE - 53/PJ/2015
Tentang: PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TAHUN 2015 DALAM RANGKA MENDUKUNG TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK [ Download ] [ Lampiran ]
2. SURAT EDARAN NO. SE-2/PJ/2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.03/2014 TENTANG PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA
[ Download ]