Archive for August, 2009

Ditjen Pajak pertahankan lembaga keberatan

Ditulis oleh Bisnis Indonesia   
Thursday, 27 August 2009
JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak akan mempertahankan keberadaan lembaga pengajuan keberatan kendati banyak pihak menuntut lembaga tersebut dibubarkan atau diganti dengan lembaga serupa yang independen di luar Ditjen Pajak.

Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo berjanji akan melakukan pembenahan terhadap lembaga tersebut agar keberadaannya dapat berjalan efektif dalam menyelesaikan persoalan sengketa perpajakan secara objektif.

Akses Data Bank Sudah Terbuka Bagi Aparat Pajak

Ditulis oleh Harian Kontan   
Saturday, 29 August 2009

JAKARTA. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution ternyata sudah membuka akses data nasabah bank untuk aparat pajak.

Kepada KONTAN Darmin mengatakan,"saya sudah membalas surat Menteri Keuangan yang meminta akses dan saya membolehkannya."

Pembukaan akses tak memerlukan kondisi atau status tertentu. Asalkan aparat pajak perlu data, ia bisa mengajukan permohonan melalui Menteri Keuangan. "Jadi tak harus ada status penyidikan atau semacamnya,"kata Darmin.

Intel Pajak Awasi Negara Tax Havens

Intel Pajak Awasi Negara Tax Havens

Ditulis oleh Jawa Pos    

Tuesday, 18 August 2009

Singapura Target Utama

JAKARTA – Para wajib pajak kelas kakap yang selama ini menyimpan harta kekayaan di negara-negara tempat berlindung/pelarian pajak (tax havens), sebentar lagi tak akan bisa menikmatinya.

Menteri Keuangan sekaligus Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini pemerintah terus mematangkan langkah untuk memburu para wajib pajak yang selama ini berlindung di negara tax havens. ''Dalam rangka kesepakatan G20, kita akan diskusi dengan menteri-menteri keuangan semua negara pada awal September nanti,'' ujarnya usai upacara HUT RI di Kantor Menko Perekonomian kemarin (17/8).

15 Poin UU Pokok Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

15 Poin UU Pokok Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ditulis oleh detikFinance    

Tuesday, 18 August 2009

Jakarta – RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah selesai dibahas oleh DPR dan pemerintah. Hari ini RUU tersebut rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.
Ketua Pansus RUU PDRD DPR Harry Azhar Azis mengatakan ada 15 kesepakatan yang berhasil disepakati oleh pemerintah dan DPR dan menjadi draft final RUU PDRD tersebut.

Essential Documents

Doing Business
in Indonesia.

UHY International

International Business Issue
17 18 19 20 21 23 24

News Archives