Pengenaan PPN membangun sendiri dipersempit

Ditulis oleh Bisnis Indonesia   
Thursday, 11 March 2010

JAKARTA: Pemerintah menaikkan batasan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kegiatan membangun sendiri, dari minimal 200 meter persegi menjadi 300 meter persegi.

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/ 2010 tertanggal 22 Februari 2010 tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.

PMK yang baru akan berlaku pada 1 April 2010 itu, merupakan petunjuk pelaksana dari UU 42/ 2009 tentang PPN dan PPnBM.

Kegiatan membangun sendiri yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh perorangan atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Pemerintah Menaikkan Batas Luas Rumah yang Terkena PPN

Ditulis oleh Kontan Online   
Thursday, 11 March 2010

JAKARTA. Anda berencana membangun rumah sendiri? Ada baiknya menilik aturan baru pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah diterbitkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2010 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri, pemerintah telah menaikkan batasan luas rumah yang terkena PPN.

Pelaksana tugas (Pjs) Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno mengatakan, tujuan penerbitan PMK ini untuk mendorong agar masyarakat memiliki rumah. "Batasan sebelumnya 200 m2 hingga 300 m2 ke atas sudah kena PPN, sekarang luas rumah mulai 300 m2 yang kena PPN," ucap Angin (10/3).

Dengan demikian, lanjut Angin, pemerintah optimistis pembangunan rumah oleh masyarakat bakal meningkat. "Kebijakan ini akan efektif di seluruh daerah mulai 1 April 2010 mendatang," ucapnya

Uang Pesangon dan Pensiun Kini Dikenai Pajak

Ditulis oleh VIVANEWS.com   
Monday, 08 February 2010

VIVAnews – Pemerintah mengenakan pajak penghasilan atas uang pensiun, pesangon dan jaminan hari tua bagi pegawai di Indonesia.

Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang diteken Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada 25 Januari 2010. Itu mengacu pada UU PPh No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU PPh.

Di pasal 2 Peraturan Menkeu disebutkan pada ayat 1, bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.

Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua tahun kalender.

Wajib Pajak Bisa Upaya Hukum Luar Biasa

Ditulis oleh VIVANEWS.com   

Wednesday, 27 January 2010

VIVAnews – Tak mau bermasalah lebih banyak pajak, tahun ini Direktorat Jenderal Pajak mengumpulkan banyak wajib pajak di Hotel Borobudur, Jakarta. 

Mereka para undangan adalah para pihak yang berasal dari Mahkamah Agung, Pengadilan Pajak, Law Firm, Kadin, Konsultan Pajak dan berbagai kalangan asosiasi.

Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo membuka awal sambutan dengan paparan umum tentang reformasi birokrasi yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak. Tjiptardjo berharap dengan duduk bersama seperti ini melalui seminar, maka antar kalangan bisa lebih memahami hak dan kewajiban serta peranan masing-masing dalam mencari keadilan dan kepastian hukum.

"Satu sisi masyarakat harus menikmati keadilan, satu sisi lainnya negara tidak dirugikan," ujar Tjiptardjo dalam sambutan seminar, Rabu 27 Januari 2010.

Sengketa perpajakan sulit dihindari

Ditulis oleh Bisnis Indonesia   

Thursday, 28 January 2010

JAKARTA: Pemerintah menilai sengketa perpajakan tetap sulit dihindari kendati berbagai upaya perbaikan prosedur dan reformasi kelembagaan dilakukan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sengketa pajak selama ini terjadi bukan karena makin rumitnya sistem perpajakan, tetapi karena perundang-undangan atau peraturan pelaksananya yang tidak dipatuhi.

"Sengketa pajak tidak bisa dihindari meskipun seberapa banyak yang kita lakukan. Untuk itu dibutuhkan peran instansi dan lembaga lain yang punya semangat yang sama dalam menjalankan konstitusi secara konsisten," ujar dia dalam seminar bertema Prosedur Upaya Hukum Tentang Sengketa Perpajakan, kemarin.

Essential Documents

Doing Business
in Indonesia.

UHY International

International Business Issue
17 18 19 20 21 23 24

News Archives