Ditulis oleh VIVANEWS.com |
| Thursday, 28 January 2010 |
| VIVAnews – Anggota dewan menyoroti, Peranan Direktorat Jenderal Pajak saat ini terlalu arogan dengan Undang-Undang Perpajakan sekarang. Untuk itu diusulkan perlunya revisi UU Pajak terhadap peran dan kewenangan Kantor Pajak. |
| Ditulis oleh Bisnis Indonesia | |
| Thursday, 27 August 2009 | |
| JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak akan mempertahankan keberadaan lembaga pengajuan keberatan kendati banyak pihak menuntut lembaga tersebut dibubarkan atau diganti dengan lembaga serupa yang independen di luar Ditjen Pajak. Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo berjanji akan melakukan pembenahan terhadap lembaga tersebut agar keberadaannya dapat berjalan efektif dalam menyelesaikan persoalan sengketa perpajakan secara objektif. |
| Ditulis oleh Harian Kontan | |
| Saturday, 29 August 2009 | |
| JAKARTA. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution ternyata sudah membuka akses data nasabah bank untuk aparat pajak. Kepada KONTAN Darmin mengatakan,"saya sudah membalas surat Menteri Keuangan yang meminta akses dan saya membolehkannya." Pembukaan akses tak memerlukan kondisi atau status tertentu. Asalkan aparat pajak perlu data, ia bisa mengajukan permohonan melalui Menteri Keuangan. "Jadi tak harus ada status penyidikan atau semacamnya,"kata Darmin. |