• Home
  • News
  • Diskon Pajak Penghasilan Tersandung SK Kepala BKPM

Diskon Pajak Penghasilan Tersandung SK Kepala BKPM

Sejak Desember 2007 hingga sekarang, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ternyata belum mengajukan satu perusahaan pun untuk mendapatkan diskon pajak penghasilan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Alasannya, belum ada perusahaan yang memenuhi persyaratan sesuai kriteria BKPM. BKPM saat ini mematok syarat bahwa investor yang berhak mendapatkan korting pajak penghasilan adalah perusahaan yang sudah merealisasikan investasi minimal 75%. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala BKPM Nomor 87/SK/2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan. Aturan itu terbit pada 7 November 2007.

Sekadar berkilas balik, SK Kepala BKPM ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentu. Keluarnya per-aturan pemerintah ini bertujuan untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya

Sejak peraturan ini keluar hingga November 2007, BKPM baru merekomendasikan 52 perusahaan ke Ditjen Pajak untuk menikmati kemudahan ini. Cuma, gara-gara ada SK Kepala BKPM itu, Ditjen Pajak mengurungkan niat memproses usulan calon penikmat diskon pajak tersebut.

Kepala BKPM Muhammad Lutfi menilai minimnya perusahaan yang memanfaatkan fasilitas ini bukan karena aturan yang ia- teken. Sebaliknya, dia menganggap justin aturan BKPM ini perlu untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. "Segala sesuatu memang harus ada aturannya," tandasnya, kemarin (27/5).

Namun, pengusaha tetap menganggap keputusan BKPM ini tak konsisten dengan kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai bahwa syarat yang ditetapkan BKPM memberatkan investor.

Kadin menilai, ukuran komitmen investasi sebaiknya tidak menggunakan patokan realisasi investasi minimal 75% pembangunan proyek. "Metode pengukuran seperti ini membuat investor tidak nyaman," kata Ketua Komite Tetap Moneter dan Fiskal Kadin Indonesia Bambang Soesatyo.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi berharap, pemerintah boleh menerapkan aturan tersebut asalkan konsisten. Tujuannya agar investor mendapatkan kepastian hukum soal kemudahan mendapatkan diskon pajak penghasilan ini.

Pemerintah sendiri sampai saat ini masih mengubah PP Nomor 1/2007 untuk memperluas pemberian insentif bagi pengusaha di sektor riil. "Tujuannya agar terjadi efisiensi pada sektor riil dan pelayanan publik sehingga pengusaha bisa menekan berbagai biaya," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie. Marlina Prlantl, Yohan R

 

Sumber : Harian Kontan  (Rabu, 28 Mei 2008)

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Essential Documents

Doing Business
in Indonesia.

UHY International

International Business Issue
17 18 19 20 21 23 24

News Archives