|
General |
|
| 1. | Implikasi UU PT 2007 Terhadap Peran dan Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan [ Download ] |
| 2. | NEGATIVE LIST OF INVESTMENT IN INDONESIA
PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER: 36 OF 2010 ON LIST OF BUSINESS FIELDS CLOSED TO INVESTMENT AND BUSINESS FIELDS OPEN, WITH CONDITIONS, TO INVESTMENT WITH THE GRACE OF GOD THE ALMIGHTY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA [ Download ] |
|
Undang-Undang & Peraturan Pemerintah |
|
| Tahun 2009 | |
| 1. | UU No. 42 Tahun 2009
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah [Download] (beserta persandingannya) |
| Tahun 2008 | |
| 1. | PP No. 63 Tahun 2008
Pelaksanaan UNDANG-UNDANG tentang YAYASAN [Download] | Penjelasan |
| 2. |
PP No. 71 Tahun 2008
Perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 1994 Tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. [Download] | Penjelasan |
| 3. |
UU No. 36 Tahun 2008 Perubahan Ke-empat atas UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. [Download] | Penjelasan |
| Tahun 2007 | |
| 1. | UU 25 Tahun 2007 Penanaman Modal [Download] |
| 2. | UU No. 28 Tahun 2007 KUP [Download] |
| 3. | UU No. 40 Tentang Perseroan Terbatas [Download] | Penjelasan |
| 4. | PP No. 81 Tahun 2007 Tentang Penurunan Tarif PPH Bagi WP Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka. [Download] |
| 5. | PP No. 80 Tahun 2007 Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. [Download] | Penjelasan |
Tahun 2004 |
|
| 1. | UU No.28 Revisi Tahun 2004 Tentang Yayasan [Download] | Penjelasan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Sebagai Juklak UU No.36 |
|
| Tahun 2008 |
|
| 1. | PMK No 244/PMK.03/2008 Tentang: Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. [ Download ] |
| 2. | PMK No 250/PMK.03/2008 Tentang: Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan ruto Dari Pegawai Tetap Atau Pensiunan. [ Download ] |
| 3. | PMK No 252/PMK.03/2008 Tentang: Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. [ Download ] |
| 4. | PMK No 254/PMK.03/2008 Tentang: Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan. [ Download ] |
|
Peraturan Menteri Keuangan Sebagai Juklak UU No.28 |
|
|
Tahun 2008 |
|
| 1. | PMK No18/PMK.03/2008 Tentang: Penghapusan Sanksi Pajak Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Untuk Tahun Pajak 2007 Dan Sebelumnya Serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007. [ Download ] |
| 2. | PMK No 19/PMK.03/2008 Tentang: Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. . [ Download ] |
| 3. | PMK No 20/PMK.03/2008 Tentang: Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. [ Download ] |
| 4. | PMK No 21/PMK.03/2008 Tentang: Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan. [ Download ] |
| 5. | PMK No 22/PMK.03/2008 Tentang: Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa [ Download ] Lampiran [ Download ] |
| 6. | PMK No 23/PMK.03/2008 Tentang: Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.. [ Download ] |
| 7. | PMK No 24/PMK.03/2008 Tentang: Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus. [ Download ] |
| 8. | PMK No 43/PMK.03/2008 Tentang: Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha. [ Download ] |
| 9. | PMK No 66/PMK.03/2008 Tentang: Tata Cara Penyampaian Atau Pembetulan Surat Pemberitahuan. Dan Persyaratan Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Taun 2007. [ Download ] |
| 10. | PMK No 79/PMK.03/2008 Tentang: Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan. [ Download ] |
|
Tahun 2007 |
|
| 1. | PMK 181-2007 Bentuk Dan Sisi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan. [ Download ] |
| 2. | PMK 182-2007 Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak Dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa. [ Download ] |
| 3. | PMK 183-2007 Wajib Pajak pajak Penghasilan Tertentu Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan. [ Download ] |
| 4. | PMK 184-2007 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak. [ Download ] |
| 5. | PMK 185-2007 Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. [ Download ] |
| 6. | PMK 186-2007 Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan. [ Download ] |
| 7 | PMK 187-2007 Jangka Waktu Pelunasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pemberatan. Putusan Banding, Dan Putusan Peninjauan Kembali, Yang Menyebabkan Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar Bertambah Bagi Wajib Pajak Usaha Kecil Dan Wajib Pajak Di Daerah Tertentu. [ Download ] |
| 8. | PMK 188-2007 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. [ Download ] |
| 9. | PMK 189-2007 Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak. [ Download ] |
| 10. | PMK 190-2007 Tata Cara Pengembalian elebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang.[ Download ] |
| 11. | PMK 191-2007 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan. [ Download ] |
| 12. | PMK 192-2007 Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. [ Download ] |
| 13. | PMK 193-2007 Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, Dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. [ Download ] |
| 14. | PMK 194-2007 Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan. [ Download ] |
| 15. | PMK 195-2007 Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga. [ Download ] |
| 16. | PMK 197-2007 Bentuk Dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. [ Download ] |
| 17. | PMK 199-2007 Tata Cara Pemeriksaan Pajak. [ Download ] |
| 18. | PMK 201-2007 Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan. [ Download ] |
| 19. | PMK 202-2007 Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan. [ Download ] |
|
Peraturan Dirjen Pajak |
|
| 1. | PER
NO.
1/PJ./2008 Tentang Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dan Prosedur Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. [ Download ] |
| 2. | PER
NO. 27/PJ/2008 Tentang: Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 Dan Sebelumnya, Dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun 2007 [ Download ] |
| 3. | PER
NO. 28/PJ/2008 Tentang: Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha. [ Download ] [ Lampiran ] |
| 4. | PER
NO. 30/PJ/2008 Tentang: Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 22/PJ/2008 Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 Dan Sebelumnya, Dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang ribadi Atau Wajib pajak Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007 [ Download ] |
| 5. | PER
NO. 31/PJ/2009 Tentang : Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi [ Download ] |
|
Surat Edaran Dirjen Pajak |
|
| 1. | SE-31/PJ/2008 Tentang: Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Untuk tahun Pajak 2007 Dan Sebelumnya Serta Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Tahunnan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007 [ Download ] |
| 2. | SE-33/PJ/2008 Tentang: Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait Dengan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [ Download ] |
| 3. | SE-34/PJ/2008 Tentang: Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya [ Download ] [ Lampiran ] |