• Home
  • News
  • Intel Pajak Awasi Negara Tax Havens

Intel Pajak Awasi Negara Tax Havens

Intel Pajak Awasi Negara Tax Havens

Ditulis oleh Jawa Pos    

Tuesday, 18 August 2009

Singapura Target Utama

JAKARTA – Para wajib pajak kelas kakap yang selama ini menyimpan harta kekayaan di negara-negara tempat berlindung/pelarian pajak (tax havens), sebentar lagi tak akan bisa menikmatinya.

Menteri Keuangan sekaligus Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini pemerintah terus mematangkan langkah untuk memburu para wajib pajak yang selama ini berlindung di negara tax havens. ''Dalam rangka kesepakatan G20, kita akan diskusi dengan menteri-menteri keuangan semua negara pada awal September nanti,'' ujarnya usai upacara HUT RI di Kantor Menko Perekonomian kemarin (17/8).

Dalam pertemuan Kelompok Negara 20 (G20) di London April lalu, disepakati salah satu komunike bersama, yakni membongkar tempat pelarian pajak atau tax havens. Pada dasarnya, tax haven adalah kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak, berupa penetapan tarif pajak yang rendah kepada wajib pajak (WP) asal negara lain. Tujuannya, agar penghasilan WP negara lain bisa dialihkan ke negara tersebut.

Dengan komunike tersebut, Indonesia berpeluang untuk melacak kembali pelarian dana-dana hasil korupsi atau pelarian pajak yang disimpan di luar negeri. Ini bakal berdampak positif bagi pemasukan pajak Indonesia, khususnya dari golongan nasabah kaya (high net worth individual).

Dirjen Pajak Departemen Keuangan Mochamad Tjiptardjo mengatakan, saat ini pemerintah tengah memfinalisasi daftar negara-negara tax havens yang bakal mencari target. ''Saat ini, PMK (Peraturan Menteri Keuangan, Red) nya tengah diproses,'' ujarnya.

Meski demikian, menurut Tjiptardjo, saat ini pihaknya sudah mulai menyebar atau menempatkan aparat intelijen pajak di beberapa negara yang disinyalir menjadi tax havens para pengusaha Indonesia. ''Saat ini sudah mulai jalan. Saya sudah kirim surat ke Menkeu,'' katanya. Untuk mendukung langlah tersebut, lanjut dia, saat ini Ditjen Pajak terus memperkuat kapasitas aparat, termasuk dengan melakukan penambahan sekitar 60 – 70 intel pajak per tahun.

Ditjen Pajak memastikan bahwa Singapura masuk dalam daftar tersebut. Menurut Tjiptardjo, pihaknya terus mengumpulkan fakta praktik tax havens yang diterapkan di Singapura. ''Kita melihat negara-negara dimana pengusaha inves di situ. Singapura masuk,'' ujarnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut, Singapura memang masih menjadi negara tax haven favorit pengusaha nakal Indonesia. Sebab, pemerintah setempat menawarkan kebijakan pajak amat ringan dengan kemudahan mendapatkan hak residen. Menurut riset Merrill Lynch, per akhir tahun lalu, setidaknya USD 68 miliar aset pengusaha Indonesia berada di Singapura.

Beberapa tambahan fasilitas pajak yang rencananya akan diterapkan Singapura adalah mereduksi tingkat pajak pendapatan korporasi, dari semula 18 persen menjadi 17 persen. Pemotongan pajak ini akan berlaku efektif pada 2010. Sementara itu, di sektor properti, pemerintah Singapura menawarkan pemotongan pajak hingga 40 persen bagi properti komersial dan industri. (owi/kim)

Sumber : Jawa Pos   
Tanggal: 18 Agustus 2009

Essential Documents

Doing Business
in Indonesia.

UHY International

International Business Issue
17 18 19 20 21 23 24

News Archives