Perlakuan pajak dalam UU BHP

Ditulis oleh Bisnis Indonesia
Monday, 16 February 2009
Pengenaan pajak bumi dan bangunan perlu dikaji dahulu
 
Dalam beberapa hari terakhir, media massa memberitakan bahwa dengan berlakunya UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) maka institusi atau lembaga penyelenggara pendidikan akan dikenakan pajak.
 
Informasi ini seolah menempatkan pajak sebagai penyebab mahalnya pendidikan yang sangat ditentang semua pihak saat ini. Untuk itulah setidaknya ada dua hal yang perlu ditanggapi berkaitan dengan perlakuan pajak di undang-undang tersebut.
 
Kriteria objek pajak dalam Pasal 38 Ayat 3 dan 4 UU BHP dan kedua perlakuan Pajak Bumi dan Banguanan (PBB) bagi institusi atau penyelenggara BHP.
 
Karena institusi pendidikan saat ini dituntut untuk mandiri maka kreativitas usaha untuk menghidupi rumah tangganya otomatis bergulir. Di satu sisi, berkaitan dengan perpajakan, institusi pendidikan telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
 
Secara umum yang menjadi objek pajak dari subjek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi dari subjek pajak tersebut. Lebih lanjut disebutkan ada beberapa hal yang dikecualikan sebagai objek pajak seperti sisa hasil (lebih) yang diterima atau diperoleh institusi pendidikan sepanjang memenuhi persyaratan dalam UU tersebut.
 
Sebenarnya Pasal 38 ayat 3 dan 4 UU BHP, yang menjadi polemik, telah sejalan dengan Pasal 4 Ayat 3 huruf m UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
 
Hal yang dikecualikan sebagai objek pajak adalah sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan /atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
 
Sangat jelas sekali pada isi pasal tersebut setidaknya ada dua unsur yang harus dipenuhi sehingga sisa lebih tersebut masuk dalam kategori bukan objek pajak.
 
Pertama, unsur penggunaan kembali atau penanaman kembali ke bidang usahanya (pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan). Kedua, unsur jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun. Nah, kalau salah satu atau kedua unsur tersebut tidak dipenuhi, otomatis sisa lebih terebut masuk sebagai objek pajak.
 
Tampaknya UU BHP telah mengantisipasi pelaksanaan ketentuan perpajakan dalam UU Pajak Penghasilan, hal itu tampak dalam Pasal 38 Ayat 4 UU BHP yang menyatakan bahwa kewajiban mengalokasikan sisa hasil (lebih) kedalam bentuk lain dapat dilakukan setelah jangka waktu 4 (empat) tahun terlampaui dengan konsekuensinya sisa lebih terebut akan menjadi objek pajak.
 
Perlakuan PBB
 
PBB sangat berbeda dengan pajak pajak lainnya yang berlaku di Indonesia. Karena prinsip dasar dari PBB ini adalah pajak atas objek pajak. Artinya, PBB tidak terlalu menekankan kepada subjek pajaknya (pemilik, penyewa, penguasa atau penerima manfaat) asalkan objek pajaknya (tanah dan atau bangunannya) jelas.
 
PBB ini muncul karena sebenarnya setiap orang akan mendapatkan manfaat dari tanah dan atau bangunan yang ada. Alhasil, sangat wajar sebagai penerima manfaat, memberikan kontribusinya kepada negara.
 
Tentunya, ada beberapa aturan yang bersifat detail terhadap perlakuan PBB ini. Contohnya, dalam Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB disebutkan yang termasuk dalam objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan yang nyata nyata tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan.
 
Berdasarkan pengertian ini, apakah institusi pendidikan yang menerapkan BHP termasuk salah satunya? Kalau melihat tujuan BHP untuk memberikan "kemandirian" dalam mengelola entitasnya maka perlu penelitian lapangan untuk mengetahui apakah institusi BHP masuk dalam kategori yang tidak dikenakan PBB atau tetap dikenakan PBB atau (mungkin) mendapatkan pengurangan PBB.
 
Hal ini menjadi tugas kantor pajak di lapangan untuk menindaklanjutinya sebelum keluar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
 
Tugas pajak tidak hanya budgeter, tetapi juga reguleren. Artinya, pemerintah dapat menerapkan perlakukan khusus terhadap perlakuan pajak atas UU BHP ini.
 
Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah sisa hasil (lebih) yang diterima penyelenggara pendidikan tetapi tidak ditanamkan kembali atau sudah lewat dalam jangka waktu 4 (empat) tahun seyogianya Ditjen Pajak dapat menerapkan pajak ditanggung pemerintah (DTP) atau penerapan tarif pajak khusus.
 
Mengingat sebenarnya tambahan penerimaan pajak atas ini akan masuk kategori windfall, maka pemerintah tidak akan 'rugi'. Demikian juga untuk perlakuan PBB, pemerintah c.q. Ditjen Pajak dapat menerapkan tarif khusus. Kalau memungkinkan tarif 0% sehingga semua PBB tidak terutang.
 
Oleh Chandra Budi
Staf Ditjen Pajak Departemen Keuangan
 
Sumber : Bisnis Indonesia
Tanggal: 16 Februari 2009

Essential Documents

Doing Business
in Indonesia.

UHY International

International Business Issue
17 18 19 20 21 23 24

News Archives