• Home
  • News
  • Wajib Pajak Bisa Upaya Hukum Luar Biasa

Wajib Pajak Bisa Upaya Hukum Luar Biasa

Ditulis oleh VIVANEWS.com   

Wednesday, 27 January 2010

VIVAnews – Tak mau bermasalah lebih banyak pajak, tahun ini Direktorat Jenderal Pajak mengumpulkan banyak wajib pajak di Hotel Borobudur, Jakarta. 

Mereka para undangan adalah para pihak yang berasal dari Mahkamah Agung, Pengadilan Pajak, Law Firm, Kadin, Konsultan Pajak dan berbagai kalangan asosiasi.

Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo membuka awal sambutan dengan paparan umum tentang reformasi birokrasi yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak. Tjiptardjo berharap dengan duduk bersama seperti ini melalui seminar, maka antar kalangan bisa lebih memahami hak dan kewajiban serta peranan masing-masing dalam mencari keadilan dan kepastian hukum.

"Satu sisi masyarakat harus menikmati keadilan, satu sisi lainnya negara tidak dirugikan," ujar Tjiptardjo dalam sambutan seminar, Rabu 27 Januari 2010.

Ditjen Pajak tahun ini mentargetkan jumlah orang yang peduli pajak, bisa meningkat sampai 65 persen dari total pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sudah tembus angka 15 juta. Tahun 2009 lalu, tercatat angka masyarakat yang peduli pajak hanya 50 persen dari total pemilik NPWP yang kurang lebih sekitar 12 juta.

Tjiptardjo mengatakan, Direktorat Pajak cukup terbuka lebar untuk menyelesaikan segala masalah. Dengan duduk bersama dalam seminar, maka persepsi mengenai penyelesaian sengketa perpajakan demi penegakan hukum bisa dilakukan.

Saat ini, lanjut Tdjiptardjo, baik wajib pajak maupun pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, masing-masing dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu dengan mengajukan peninjauan kembali atas putusan banding Mahkamah Agung.

"Ini adalah upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan lebih luas kepada Wajib Pajak dan pemerintah untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum," katanya.


Heri Susanto, Agus Dwi Darmawan

Sumber : VIVAnews
Tanggal: 27 Januari 2010

Essential Documents

Doing Business
in Indonesia.

UHY International

International Business Issue
17 18 19 20 21 23 24

News Archives