11 Hakim Pajak Baru Siap Bertugas Tahun Ini

Ditulis oleh detik.com   

Wednesday, 12 January 2011

Jakarta – Pengadilan Pajak tambah 11 hakim pajak baru yang siap bertugas pada tahun ini. Dalam menindaklanjuti kesepakatan Kementerian Keuangan dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial maka Kemenkeu membuka secara luas recruitment hakim pengadilan pajak.

"Dulu hakim pengadilan pajak dari pensiun pajak dan bea cukai, sekarang dibuka lebih luas dari perguruan tinggi atau hakim tata negara," ujar Sekjen Kementerian Keuangan Mulia P Nasution saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (11/1/2011).

Jebakan sunset policy?

Ditulis oleh Bisnis Indonesia   

Wednesday, 20 October 2010

Pemerintah bertekad untuk mengintensifkan penerimaan pajak guna menambal defisit APBN. Wajib pajak yang ikut dan yang tidak ikut sunset policy menjadi sasaran intensifikasi.

Pemerintah dianggap menjebak WP sunset policy? Sunset policy kembali membuat gempar. Wajib pajak yang ikut sunset policy merasakan kecemasan mereka menjadi kenyataan, bahwa sunset policy hanya jebakan saja.

Buktinya, terhadap WP yang ikut sunset policy dan melaporkan hartanya akan dilakukan intensifikasi atau imbauan agar melakukan pembayaran pajak dengan benar.

Pemeriksa Pajak Bidik 15 Sektor Bisnis

Ditulis oleh VIVANEWS.COM    
Friday, 09 July 2010

VIVAnews – Direktorat Jenderal Pajak tahun ini memfokuskan pemeriksaan pada 15 sektor bisnis para wajib pajak. Sektor-sektor ini diperiksa karena menurut pengamatan kantor pajak ada perbedaan hitungan dari proyeksi penerimaan yang harusnya diperiksa.
"Kami terus mendalami 15 sektor karena menurut catatan mengalami peningkatan omzet, tapi penerimaan pajak tidak naik paralel," kata Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Otto Endi Panjaitan di Kantor Pajak, Jumat 9 Juli 2010. "Jadi kita mau lihat ini, kami mau cari potensi yang bisa digali."
 
Lima belas sektor yang diperiksa itu adalah:

SBY Terbitkan Tiga Instruksi bagi Pajak dan Bea Cukai

Ditulis oleh Kontan Online    
Wednesday, 21 July 2010

JAKARTA. Berbagai kasus yang terjadi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berang. Dia mengeluarkan tiga instruksi khusus agar tak lagi terjadi penyimpangan dan kejahatan.

Tiga instruksi Presiden ini menjadi bagian dari kontrak kinerja dan pakta intergritas kedua lembaga itu. Tiga instruksi itu yakni; Pertama, hentikan segala bentuk kejahatan dan penyimpangan sekarang juga. "Tidak perlu menunggu sampai reformasi selesai, sekarang juga," ujar Presiden dalam pengarahan kepada jajaran Ditjen Pajak serta Bea Cukai di Istana Negara, Rabu (21/7).

Benahi Pemeriksa Pajak

Ditulis oleh Harian Kompas   

Wednesday, 14 April 2010

Pengadilan Pajak Menjadi Benteng bagi Wajib Pajak

Jakarta, Perilaku petugas pemeriksa pajak perlu dibenahi agar lebih profesional, kompeten, dan mandiri. Petugas pemeriksa pajak dan atasannya juga hendaknya mengubah gaya hidup tidak lagi sebagai pejabat, tetapi harus lebih bersikap melayani rakyat, dalam hal ini wajib pajak.

Essential Documents

Doing Business
in Indonesia.

UHY International

Doing Business Guide

News Archives