Kenaikan tarif untuk memaksa masyarakat membuat Nomor Pokok Wajib Pajak
JAKARTA. Tarif fiskal untuk masyarakat yang bepergian ke luar negeri akan naik berlipat mulai awal 2009. Tarif baru akan menjadi tiga kali lipat atau naik sebesar 200% dari tarif saat ini.
Kalau tahun ini Anda melancong ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara hanya merogoh dompet untuk fiskal sebesar Rp 1 juta, maka tahun depan nanti tarif fiskalnya menjadi Rp 3 juta per orang. Untuk perjalanan ke luar negeri lewat laut tarifnya akan meroket dari Rp 500.000 menjadi Rp 1,5 juta per orang. Demikian juga dengan perjalanan via darat, tarif tahun depan bakal melompat menjadi Rp 600.000 per orang.
Direktorat Jenderal pajak memang belum memutuskan tarif itu secara resmi. "Saat ini besaran tarif itu masih digodok,"kata seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, Senin (1/12).
JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak akan memasukkan pejabat negara yang memiliki harta berlimpah sebagai objek wajib pajak (WP) dalam kantor pelayanan pajak (KPP) khusus orang kaya.
Dirjen Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution mengatakan tidak semua pejabat negara akan dimasukkan KPP khusus orang kaya karena pemerintah hanya mensyaratkan bagi pejabat negara kaya.
JAKARTA, Investor Daily:Batas usia pensiun Dirjen Pajak Departemen Keuangan (Depkeu) Darmin Nasution dan Dirjen Bea Cukai Depkeu Anwar Suprijadi diperpanjang masing-masing satu tahun. Keputusan tersebut tertuang dalam Keppres Nomor 127/M tahun 2008.
“Perpanjangan batas usia pensiun dua pejabat itu, berdasarkan pertimbangan yang bersangkutan memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi. Mereka memiliki kinerja, moral, dan integritas yang baik, serta sehat jasmani dan rohani,"kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan (Depkeu) Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Investor Daily, di Jakarta, Kamis (20/11).
JAKARTA. Ada kabar baik bagi orang atau pengusaha yang suka mengemplang pajak. Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok rumusan Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.
Adanya rencana ini diungkapkan Rama Pratama, anggota DPR dari Komisi XI yang membidangi soal anggaran. Rama mengatakan, sejumlah anggota parlemen dari berbagai fraksi di DPR tengah menggarap rumusan RUU Pengampunan Pajak ini. "Rumusan (RUU) itu kami buat sambil menerima dan melihat kondisi yang ada," ungkap Rama, Rabu (26/11).
Menurut Rama, kebijakan pengampunan pajak ini sangat mungkin diberlakukan dengan adanya aturan perpajakan yang berlaku sekarang. Alasannya, UU Perpajakan itu sudah menerapkan sanksi lebih tegas kepada wajib pajak (WP) maupun petugas pajak daripada undang-undang sebelumnya.
JAKARTA,(Bisnis.com): Direktorat Jenderal Pajak tidak akan memperpanjang masa pemberlakuan program sunset policy yang akan berakhir pada 31 Desember kendati pengusaha minta diberikan keringanan mengangsur pembayaran pajak.
Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution mengatakan pengusaha diperbolehkan mengangsur pembayaran pajak pada saat memanfaatkan sunset policy tapi hanya sampai batas akhir masa pemberlakuan yakni 31 Desember 2008.
"Boleh tapi 31 Desember selesai karena program sunset policy akan berakhir akhir tahun ini," jawabnya saat ditemui di kantornya.
