JAKARTA: Pemerintah menilai sengketa perpajakan tetap sulit dihindari kendati berbagai upaya perbaikan prosedur dan reformasi kelembagaan dilakukan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sengketa pajak selama ini terjadi bukan karena makin rumitnya sistem perpajakan, tetapi karena perundang-undangan atau peraturan pelaksananya yang tidak dipatuhi.
"Sengketa pajak tidak bisa dihindari meskipun seberapa banyak yang kita lakukan. Untuk itu dibutuhkan peran instansi dan lembaga lain yang punya semangat yang sama dalam menjalankan konstitusi secara konsisten," ujar dia dalam seminar bertema Prosedur Upaya Hukum Tentang Sengketa Perpajakan, kemarin.
VIVAnews – Anggota dewan menyoroti, Peranan Direktorat Jenderal Pajak saat ini terlalu arogan dengan Undang-Undang Perpajakan sekarang. Untuk itu diusulkan perlunya revisi UU Pajak terhadap peran dan kewenangan Kantor Pajak.
JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak akan mempertahankan keberadaan lembaga pengajuan keberatan kendati banyak pihak menuntut lembaga tersebut dibubarkan atau diganti dengan lembaga serupa yang independen di luar Ditjen Pajak.
Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo berjanji akan melakukan pembenahan terhadap lembaga tersebut agar keberadaannya dapat berjalan efektif dalam menyelesaikan persoalan sengketa perpajakan secara objektif.
JAKARTA. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution ternyata sudah membuka akses data nasabah bank untuk aparat pajak.
Kepada KONTAN Darmin mengatakan,"saya sudah membalas surat Menteri Keuangan yang meminta akses dan saya membolehkannya."
Pembukaan akses tak memerlukan kondisi atau status tertentu. Asalkan aparat pajak perlu data, ia bisa mengajukan permohonan melalui Menteri Keuangan. "Jadi tak harus ada status penyidikan atau semacamnya,"kata Darmin.
JAKARTA – Para wajib pajak kelas kakap yang selama ini menyimpan harta kekayaan di negara-negara tempat berlindung/pelarian pajak (tax havens), sebentar lagi tak akan bisa menikmatinya.
Menteri Keuangan sekaligus Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini pemerintah terus mematangkan langkah untuk memburu para wajib pajak yang selama ini berlindung di negara tax havens. ''Dalam rangka kesepakatan G20, kita akan diskusi dengan menteri-menteri keuangan semua negara pada awal September nanti,'' ujarnya usai upacara HUT RI di Kantor Menko Perekonomian kemarin (17/8).